Home / Internet / Google dan Pajak

Google dan Pajak

Mungkin anda sudah membaca tentang masalah Google yang menolak pemeriksaan pajak dari pemerintah bukan? Kalau belum, bisa dilihat beritanya dari satu artikel di Kompas, baca disini.

Saya ingin membahas seputar masalah bagaimana kalau misalnya pemerintah berani memblokir? Tentu banyak dari anda yang tidak percaya kemauan dan kemampuan pemerintah kita kalau soal ini bukan? Ya, saya sendiri juga agak ragu kalau pemerintah kita berani dan mau memblokir raksasa bisnis seperti Google. Sempat saya mengira kalau artikel ini pada akhirnya hanya menjadi sensasi berita sesaat saja.

Di internet banyak sekarang bertebaran gosip dan suara agar pemerintah bertindak tegas melalui menteri Keuangan Sri Mulyani. Diharapkan selain masalah pemasukan negara, masalah keadilan dan kepastian hukum dalam berbisnis di tanah air juga ditegakkan dengan mengatur siapapun yang melakukan aktivitas bisnis. Tapi bisa jadi hal itu hanya keinginan  semata dan kita harus juga berkalkulasi bagaimana jika Google menolak.

Kalau Google Diblokir

Katakanlah pemerintah berani bertindak tegas dan memblokir Google. Lalu apa dampaknya? Banyak sekali. Bisa dikatakan Google mendominasi banyak aplikasi yang digunakan publik mulai dari email, pustaka video, search engine untuk menyebut 3 aplikasi yang sangat populer di seluruh dunia (Gmail, Youtube dan Google.com itu sendiri). Belum lagi puluhan aplikasi lainnya dan jangan lupa siapa penguasa pasar aplikasi saat ini?

Bisa anda bayangkan hidup tanpa ke-3 aplikasi keseharian itu saja? Ya memang bisa saja sih… tapi apakah keadaan akan sama seperti sebelumnya? Mudahkah kita memilih atau pindah ke penyedia lain? Kalaupun diblokir, apakah ada penyedia sejenis yang cukup kompeten sebagai pengganti?

Saya tidak bermaksud negatif atau pesimis disini. Tapi seperti yang kita tahu, di abad teknologi, alternatif pengganti atau produk nomor 2 dst sering tidak dianggap ada dan malah sering juga dianggap sebagai pecundang. Banyak aplikasi utama sekarang ini menikmati kejayaannya karena dia adalah pemenang, penyedia utama, nomor 1 dan biasanya yang lain hanya pengekor. Dan dalam kasus aplikasi Google hal itu kita sudah lihat secara umum.

Berapa orang dari kita yang bisa menyebutkan alternatif lain dari layanan Google? Mungkin search engine Bing dan Yahoo masih anda ingat sebagai jawaban? Penyedia video seperti Vimeo sebagai pengganti Youtube juga masih.. tapi masuk ke aplikasi lain maka anda pasti kesulitan karena sangkin lekatnya kita dengan produk Google.

Bagi pihak yang optimis dan tidak suka dengan monopoli Google tentu menyebutkan tidak sulit berpindah ke aplikasi lain jika Google diblokir. Tapi apakah benar demikian? Berapa persentase user yang benar-benar tidak terpengaruh atau katakanlah cepat beradaptasi?

Selain masalah kebiasaan dan kesulitan untuk adaptasi dengan aplikasi lain, ada lagi masalah yang tidak kalah peliknya yaitu masalah penyedia dalam negeri. Banyak dari para pendukung Google diblokir percaya kalau penutupan akses ke Google akan berdampak positif karena industri software dan startup tanah air akan bergairah dan bangkit. Benarkah demikian?

Kondisi Dalam Negeri

Kita tidak pungkiri kalau pemerintah kini jauh lebih bersahabat dengan industri IT didalam negeri. Tapi apakah mereka bisa mengantisipasi dengan baik semua kebutuhan dan menyediakan ekosistem pengganti? Menurut saya tidak. Sampai sekarang saja blueprint industri TIK didalam negeri masih uji coba  alian masih menjadi “startup” dibanding industri yang lebih mapan lainnya.

Terlalu beresiko bagi kita jika pemerintah berani memblokir Google. Sama saja seperti menutup akses ke teknologi yang sudah akrab tapi teknologi pengganti malah belum siap sama sekali. Berbeda dengan China yang lebih protektif dan mengantisipasi gerakan seperti Google dan industri besar lainnya sejak beberapa waktu lalu.  Bandingkan dengan kita yang baru ribut sekarang ketika Google menolak.

Itupun bukan tanpa ekses seperti dianggap diktator dan ketat kalau pemerintah sampai berani memblokir. Apakah negara kita bisa bertindak seperti China? Tidak semudah itu saya kira. Mungkin di awal pemblokiran kita masih euforia nasionalisme, tetapi beberapa saat akan saling menyalahkan dan mencaci maki negara dan pihak lain.

Anggaplah Google diblokir dan kita belajar dari awal untuk membangun industri didalam negeri, apakah tindakan ini tidak memperlambat kemajuan negara kita dalam beberapa tahun? Apa alternatif solusi lain untuk menghindari hal ini? Tentu kita tidak ingin menegakkan nasionalisme dan kepastian hukum pada saat yang bersamaan dengan membuka potensi kerugian di sisi lain bukan?

Belum lagi niat pemerintah yang menjadikan agar IT menjadi sumber penggerak industri. Dengan memblokir Google akan menimbulkan goncangan kepada publik karena pada saatnya pemerintah akan dituduh melakukan aksi emosi sesaat karena tidak mengantisipasi kebutuhan dan penanganan terkait penyedia pengganti.

Negara China, jika kita membahas kasusnya , memiliki kondisi yang jauh berbeda. Kesiapan peraturan dari pemerintah, perlakuan pemerintah kepada pelaku industri di dalam negeri mereka dan nasionalisme mereka semua sejalan. Bandingkan dengan Indonesia yang masih lemah dari kesiapan peraturan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Belum lagi menyebutkan perlakukan pemerintah terhadap pelaku bisnis IT didalam negeri. Bukan bermaksud cengeng dan negatif, tapi mesti kita akui bahwa pemerintah kita masih sangat jauh dari kata cukup untuk mengembangkan industri TIK nasional. Jadi tidak heran kenapa kita sangat tergantung kepada produk luar seperti Google.

Apakah tidak ada yang positif dari tindakan pemerintah soal pajak dengan Google ini? Ya tentu saja ada. Niat pemerintahan Jokowi untuk menegakkan aturan harus diapresiasi dan keberanian untuk tegas memang  baru muncul setelah pemimpin seperti Jokowi ada. Hanya saja sebaiknya negara kita berhati-hati dan tidak gegabah mengeluarkan ketegasan.

Harapan

Semoga pemerintah kita tidak hanya berkeras soal penegakan aturan pajak. Tapi melihat bahwa dibalik ini ada masalah pelik yang harus diantisipasi bersama.

Selain jadi masalah, jika Google ingin diblokir maka kondisi ini harus sudah diantisipasi dengan kesiapan industri dalam negeri. Kalaupun pengganti Google masih dari luar negeri maka apa gunanya bagi Indonesia? Walau kita tidak tergantung dengan Google, tapi guncangan akibat pemblokiran tetap akan menganggu banyak pihak.

Jadi sebaiknya apa yang dilakukan?

Mungkin jawabannya adalah jalan tengah. Tetap menuntut Google dari sisi penegakan pajak namun tidak sampai melakukan pemblokiran. Sebaliknya melakukan dukungan dan keberpihakan dengan industri dalam negeri sebagai faktor pemaksa bagi bisnis asing agar tetap adaptif terhadap ekosistem dan hukum dalam negeri. Semoga pemerintah tetap membuka jalinan bisnis dengan asing tapi dalam keseharian mendukung lebih dari 110% industri dalam negeri. Ya, tidak 100% lagi tapi lebih.

Apakah cara ini pasti berhasil? Saya sendiri tidak tahu pasti. Tapi menurut saya cara ini lebih bersahabat dan minim resiko guncangan daripada memblokir Google hanya demi penerimaan pajak.

Pihak seperti Google sendiri akan berpikir panjang bila melihat negara tetap mengejar namun tidak sampai memojokkan mereka ke posisi yang mematikan. Dalam segi bisnis, negosiasi seperti ini sudah lazim dan tibalah masa bagi negara kita memainkan perannya dengan baik.

Bagaimana dengan pelaku dalam negeri sendiri? Apakah kondisi ini bisa dijadikan momentum besar? Bisa jadi bisa tidak.Kita harus akui bahwa banyak yang masih terlena dan menganggap bahwa negaralah yang harus banyak berperan. Mereka lupa bahwa sebagai pelaku bisnis, mereka harus bisa mengubah keadaan itu sendiri sampai-sampai negara pun ikut beradaptasi dan mengubah aturan agar sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Negara hanyalah ibarat rel kereta api. Dan pelaku bisnis adalah lokomotif yang menarik gerbong masyarakat. Ketiganya harus sejalan.

Menurut saya, peran negara saat ini adalah sebagai pendukung aturan dan infrastruktur TIK yang harus terus berinovasi. Bukan jadi pemain yang langsung mengatur acara dan menjadi bintang, tapi lebih menjadi penyedia event dan prasarana di balik layar. Membuat UU yang mempermudah semua aktivitas bisnis. Mempercepat akselerasi industri dengan merangkul berbagai stakeholder dan tidak berdiri didepan,  melainkan mendorong dari belakang.

Sampai kapan lagi kita melulu menjadi pengguna? Kalau pemerintah hanya menegakkan aturan kepada pihak asing, lalu bagaimana dengan dalam negeri sendiri? Mungkin yang tidak kalah penting dari penerimaan pajak itu sendiri adalah tujuan penggunaan pajak itu yaitu membangun industri dalam negeri.

Semoga ada jalan tengah dengan kondisi masalah seperti ini, dan pemerintah tidak gegabah menegakkan aturan tanpa melihat implikasi dan kondisi lainnya.

 

About Samuel Henry

Saya seorang Gamer. Itu pekerjaan utama saya, sementara sampingan yang lain adalah Pembicara baik untuk bidang Teknologi & Softskill, juga sering menjadi Coach & Trainer untuk bidang IT, saya penulis buku, dan saat ini saya menjadi Mentor di Jogja Digital Valley (JDV) Hobby saya menulis, melukis dan menggambar serta mendengar musik. Saya suka topik kreativitas, karena saya percaya kita mendapat anugerah kreatif agar kita tidak lupa menjadi bagian dari Pencipta.